Minggu, 02 Februari 2025

Tolak PM Jepang di Jakarta dulu

 

        B Istimewa Kerusuhan Malari (15 Januari) 1974.

Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, di Jakarta pada tahun 1974 bisa ditelusuri dari konteks politik dan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Pada saat itu, hubungan Indonesia dengan Jepang sedang memanas karena Jepang dianggap sebagai simbol dari modal asing yang dianggap merugikan ekonomi lokal. Rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap terlalu berpihak pada investor asing, terutama dari Jepang, menjadi titik sentral dari demonstrasi ini.

Kronologis peristiwa dimulai pada 15 Januari 1974, dikenal sebagai Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari). Demonstrasi dimulai dengan aksi long march mahasiswa dari kampus Universitas Indonesia di Salemba menuju Universitas Trisakti di Grogol. Mahasiswa mengusung tiga tuntutan utama: pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi terkait modal asing, dan pembubaran lembaga Asisten Pribadi Presiden. Demonstrasi ini adalah bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan investor asing lebih dari rakyat sendiri.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai hingga pukul 14.30 WIB, namun situasi berubah setelah itu. Sekelompok massa yang tidak dikenal mulai menyulut kerusuhan dengan menjarah dan membakar mobil buatan Jepang serta merusak toko-toko di berbagai kawasan Jakarta seperti Pasar Senen, Blok M, dan Glodok. Kerusuhan ini menyebar cepat, mengakibatkan banyak kerusakan harta benda dan beberapa korban jiwa. Polisi dan tentara akhirnya turun tangan untuk meredam kerusuhan ini.

Peristiwa Malari ini juga terkait dengan kehadiran Kakuei Tanaka di Indonesia untuk membahas kerjasama ekonomi dan investasi. Tanaka dianggap sebagai simbol dari modal asing yang harus ditolak oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Demonstrasi ini tidak hanya menunjukkan penolakan terhadap Tanaka secara pribadi, tetapi juga simbol dari perlawanan terhadap dominasi ekonomi asing dan korupsi yang dianggap menggerogoti negeri.

Dalam kerusuhan ini, tercatat lebih dari 800 mobil dan motor dibakar, puluhan orang luka-luka, dan beberapa toko perhiasan dirampok, dengan kerugian emas mencapai 160 kilogram. Untuk mengamankan situasi, Presiden Soeharto sendiri harus mengantar Tanaka ke bandara Halim Perdanakusuma menggunakan helikopter, menunjukkan betapa gentingnya situasi pada saat itu.

Pascakerusuhan, banyak mahasiswa dan pemimpin aksi ditangkap. Hariman Siregar, ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, adalah salah satu yang ditangkap dan kemudian disidang karena tuduhan subversi. Ia divonis penjara selama enam tahun, meski dalam perjalanan waktu, banyak pihak yang menilai bahwa tuduhan ini berlebihan dan penangkapan ini adalah bentuk represi dari pemerintah Soeharto terhadap kritik publik.

Peristiwa Malari memberikan dampak signifikan pada politik Indonesia. Soeharto mulai melakukan represi lebih sistematis terhadap oposisi dan kritik terhadap pemerintah. Banyak pemimpin mahasiswa, intelektual, dan aktivis yang kemudian menjadi sasaran tindakan keras dari pemerintah, yang menandai awal dari era represi di era Orde Baru.

Demonstrasi dan kerusuhan ini juga menimbulkan refleksi terhadap hubungan Indonesia-Jepang. Meskipun investasi Jepang di Indonesia tetap berlanjut, peristiwa ini mengingatkan bahwa ada sentimen anti-asing yang kuat di kalangan sebagian masyarakat Indonesia, terutama jika dianggap mengancam kedaulatan ekonomi dan sosial.

Peristiwa Malari menjadi salah satu tonggak dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia, mengingatkan pentingnya peran mereka dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Meskipun berakhir dengan rusuh, demonstrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan negara, walaupun dengan konsekuensi yang berat.

Akhirnya, Peristiwa Malari 1974 tetap diingat sebagai momen penting dalam sejarah Indonesia, yang menunjukkan ketegangan antara kepentingan nasional dan global, serta bagaimana pemerintah menanggapi kritik dan oposisi. Ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya menyeimbangkan kepentingan asing dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Default?

  Ketika sebuah negara tidak mampu membayar utang luar negerinya, kondisi ini disebut " default ." Ini adalah skenario yang komple...